Kuasa Hukum Sumikan Bantah Tuduhan Penipuan dan Penggelapan, Minta Pemberitaan Diluruskan

- Reporter

Jumat, 20 November 2026 - 23:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, BMNews — Polemik yang menyeret nama Sumikan, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara, mendapat tanggapan dari pihak kuasa hukum. Melalui pengacaranya, Sumikan membantah tudingan dugaan penipuan dan penggelapan uang yang belakangan dikaitkan dengan dirinya.

 

Bantahan tersebut disampaikan Imam Rusyadi Pangat, SH, dari Law Office FBI, Kamis (19/11/2026). Ia menyebut kliennya merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dinilai tidak menggambarkan persoalan secara utuh.

 

Dalam keterangannya, Sumikan menegaskan bahwa persoalan yang dipersoalkan merupakan urusan pribadi yang telah diselesaikan sejak 2023. Ia juga membantah adanya keterkaitan persoalan tersebut dengan tugas kedinasan maupun pengelolaan keuangan negara di lingkungan DLHK Sumut.

 

“Saya tidak pernah mencampuri anggaran negara. Kalau memang ada yang mau memeriksa, saya siap. Persoalan itu sudah clear sejak 2023,” tegas Sumikan.

 

Selain memberikan klarifikasi terkait tudingan tersebut, Sumikan turut membeberkan kronologi persoalan jabatan yang dialaminya setelah mengikuti proses asesmen.

 

Ia mengaku menerima undangan pelantikan melalui WhatsApp pada 4 Oktober 2026. Sehari berselang, tepatnya 5 Oktober 2026, dirinya resmi dilantik sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian setelah sebelumnya kurang lebih empat tahun menjalankan tugas di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Sumut.

Baca Juga :  Heboh di Medan! Rumah Ketua Majelis Hakim Terbakar Saat Pimpin Sidang, Riza Usty: Jangan Giring Opini Menyesatkan, Tunggu Hasil Penyelidikan Polisi

 

Namun, situasi berbeda justru terjadi saat agenda serah terima jabatan (sertijab) pada 9 Oktober 2026. Sumikan mengaku diminta meninggalkan lokasi oleh Kepala DLHK Sumut, meskipun dirinya telah mengantongi surat keputusan (SK) pengangkatan.

 

Menurut pengakuannya, Kepala Dinas sempat menyampaikan permohonan maaf dan meminta agar dirinya tidak menyimpan dendam atas kejadian tersebut.

 

Sumikan kemudian mendapat informasi bahwa tugas-tugas Kasubbag Umum dialihkan kepada sekretaris dinas, sedangkan jabatan yang sebelumnya diberikan kepadanya dijalankan oleh pejabat lama sebagai Pelaksana Harian (Plh).

 

Ia mengaku telah berupaya meminta penjelasan mengenai alasan dirinya tidak dapat menjalankan jabatan tersebut. Namun, hingga saat itu, menurut Sumikan, belum ada penjelasan yang memadai mengenai kesalahan ataupun dasar keputusan tersebut.

 

Persoalan semakin berkembang setelah adanya laporan Kepala DLHK Sumut tertanggal 27 Oktober 2026. Sumikan mengaku tidak mengetahui secara pasti substansi maupun nomor surat laporan dimaksud.

 

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat dirinya hingga kini belum memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan tugas sebagai pejabat yang telah dilantik. Ia juga mengklaim situasi itu berdampak terhadap pemenuhan hak-haknya sebagai aparatur sipil negara (ASN), termasuk gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Baca Juga :  Walikota Medan Berharap DPP AdNI Berikan Pemahaman dan Edukasi Literasi Hukum bagi Warga Medan

 

Sumikan menduga munculnya tudingan terhadap dirinya tidak terlepas dari polemik pelantikan dan persoalan internal yang terjadi di lingkungan DLHK Sumut.

 

Ia menyayangkan apabila persoalan yang belum dijelaskan secara utuh justru berkembang menjadi pemberitaan yang dinilainya merugikan reputasi pribadi maupun keluarganya.

 

“Saya hanya meminta agar persoalan ini diluruskan. Jangan sampai pemberitaan yang tidak benar terus merusak nama baik saya dan keluarga,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Sumikan menegaskan bahwa pengangkatan dirinya sebagai Kasubbag Umum bukan atas permintaan pribadi, melainkan amanah melalui keputusan Gubernur Sumatera Utara.

 

Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara terbuka dan mengacu pada ketentuan serta mekanisme kepegawaian yang berlaku. Jika memang terdapat keberatan terhadap penempatannya, menurut dia, hal itu semestinya diselesaikan melalui prosedur resmi, bukan dengan membiarkan status dan pelaksanaan tugasnya menjadi tidak jelas.

 

Melalui kuasa hukumnya, Sumikan berharap semua pihak dapat mengedepankan fakta dan memberikan ruang klarifikasi agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi opini yang merugikan pihak tertentu. ***

Follow WhatsApp Channel beritamedannews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diduga Tanpa PBG, Pembangunan Ruko di Medan Denai Terus Berjalan, Pengawasan Kelurahan dan Kecamatan Dipertanyakan
Safari Jumat di Medan Denai, Wakil Wali Kota Medan: Dana Infaq Jangan Ditumpuk, Harus Dibagikan Untuk Membantu Warga
Anggaran Rehabilitasi Pos Jaga dan Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan Rp400 Juta, Gerindra Soroti Prioritas Pendidikan
Zakiyuddin Harahap Apresiasi Turnamen Mini Soccer HUT ke-65 Bank Sumut
Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Plasma Era PT Tor Ganda/PT Torus Ganda, GARDA PALAS: Jangan Monopoli Perjuangan Rakyat!
SIDANG GUGATAN PT TSI KEMBALI DISOROT! Kuasa Hukum Bank Mandiri Pilih Bungkam, Hakim Kembali Minta Tergugat Nomor 30 Hadir
Dugaan DNA Babi pada Menu MBG Medan, Uji Lab di Bogor Jadi Sorotan, APH Diminta Periksa Dokumen
Medan Lawyer FC Apresiasi International Friendly Games PERADI–Malaysian Bar, Dorong Solidaritas Advokat Lintas Negara

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 23:48 WIB

Kuasa Hukum Sumikan Bantah Tuduhan Penipuan dan Penggelapan, Minta Pemberitaan Diluruskan

Rabu, 18 November 2026 - 13:04 WIB

Diduga Tanpa PBG, Pembangunan Ruko di Medan Denai Terus Berjalan, Pengawasan Kelurahan dan Kecamatan Dipertanyakan

Jumat, 13 November 2026 - 21:45 WIB

Safari Jumat di Medan Denai, Wakil Wali Kota Medan: Dana Infaq Jangan Ditumpuk, Harus Dibagikan Untuk Membantu Warga

Senin, 9 November 2026 - 11:23 WIB

Zakiyuddin Harahap Apresiasi Turnamen Mini Soccer HUT ke-65 Bank Sumut

Jumat, 6 November 2026 - 13:18 WIB

Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Plasma Era PT Tor Ganda/PT Torus Ganda, GARDA PALAS: Jangan Monopoli Perjuangan Rakyat!

Berita Terbaru