Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Plasma Era PT Tor Ganda/PT Torus Ganda, GARDA PALAS: Jangan Monopoli Perjuangan Rakyat!

- Reporter

Jumat, 6 November 2026 - 13:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, BMNews — Gerakan Aspirasi Rakyat dan Mahasiswa Padang Lawas (GARDA PALAS) menyoroti dinamika sejumlah pihak yang membawa persoalan lahan plasma ke Komisi III DPR RI dan Komnas HAM. GARDA PALAS menegaskan bahwa perjuangan atas nama rakyat harus disertai konsistensi moral, transparansi, dan akuntabilitas terhadap seluruh persoalan pengelolaan hak ekonomi masyarakat.

 

Ketua GARDA PALAS, Hamdi Maulana, S.Sos., M.Sos, menilai bahwa perjuangan masyarakat tidak boleh dijadikan instrumen kepentingan kelompok maupun panggung pembentukan opini publik. Pihak yang menuntut transparansi dari perusahaan juga harus bersedia membuka persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan plasma pada periode sebelumnya.

 

GARDA PALAS menyoroti sejumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan manipulasi data penerima plasma, pemotongan hasil plasma, transaksi pola PIR, serta dugaan tidak tersalurkannya hak ekonomi kepada peserta yang berhak.

 

“Jangan sampai terjadi kontradiksi moral dalam perjuangan rakyat. Tidak mungkin seseorang menuntut transparansi dari pihak lain, tetapi tidak bersedia ketika rekam jejak pengelolaan hak masyarakat sendiri diminta untuk diperiksa. Keadilan tidak boleh diterapkan secara selektif,” tegas Hamdi.

Baca Juga :  Usai Tarawih, Ribuan Warga Medan Larut Dalam Kemeriahan Imlek, Rico Waas : Kekuatan Medan Terletak Pada Kemajemukan Warganya

 

Menurut GARDA PALAS, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui pemeriksaan dokumen, audit independen, dan verifikasi data penerima. Transparansi daftar nominatif, rincian potongan, serta riwayat distribusi hasil plasma merupakan hal mendasar yang harus dibuka kepada masyarakat.

 

GARDA PALAS juga mengapresiasi mekanisme penyaluran hasil plasma melalui rekening masing-masing peserta sebagaimana diterapkan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), karena dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas distribusi hak ekonomi masyarakat.

 

GARDA PALAS SIAP TEMPUH JALUR HUKUM

 

Tidak berhenti pada kritik, GARDA PALAS menyatakan akan menghimpun bukti, mengumpulkan keterangan peserta, dan menelusuri dokumen terkait dugaan penyimpangan pengelolaan plasma era PT Tor Ganda/PT Torus Ganda. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, laporan akan disampaikan kepada aparat penegak hukum, baik di tingkat Polres maupun Mabes Polri.

Baca Juga :  Wakil Wali Kota Medan Terima Audiensi Sultan Deli, Bahas Kenduri Diraja dan Revitalisasi Istana Maimun

 

“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti sebagai perang opini. Setiap dugaan harus diuji melalui mekanisme hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” tegas Hamdi.

 

Ia menambahkan, perjuangan atas nama masyarakat harus dibuktikan melalui keberanian membuka fakta dan mempertanggungjawabkan setiap persoalan yang berkaitan dengan hak rakyat.

 

“Jangan sampai terjadi fenomena maling teriak maling. Jangan hanya lantang menuntut pertanggungjawaban pihak lain, tetapi menghindar ketika masyarakat meminta penjelasan atas persoalan pengelolaan plasma masa lalu. Bagi kami, keberpihakan kepada rakyat bukan diukur dari kerasnya pernyataan, melainkan dari keberanian memperjuangkan hak masyarakat secara transparan dan bertanggung jawab,” tutup Hamdi.

 

HAMDI MAULANA, S.Sos., M.Sos.

Ketua

GERAKAN ASPIRASI RAKYAT DAN MAHASISWA PADANG LAWAS (GARDA PALAS)

Follow WhatsApp Channel beritamedannews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kuasa Hukum Sumikan Bantah Tuduhan Penipuan dan Penggelapan, Minta Pemberitaan Diluruskan
Diduga Tanpa PBG, Pembangunan Ruko di Medan Denai Terus Berjalan, Pengawasan Kelurahan dan Kecamatan Dipertanyakan
Safari Jumat di Medan Denai, Wakil Wali Kota Medan: Dana Infaq Jangan Ditumpuk, Harus Dibagikan Untuk Membantu Warga
Anggaran Rehabilitasi Pos Jaga dan Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan Rp400 Juta, Gerindra Soroti Prioritas Pendidikan
Zakiyuddin Harahap Apresiasi Turnamen Mini Soccer HUT ke-65 Bank Sumut
SIDANG GUGATAN PT TSI KEMBALI DISOROT! Kuasa Hukum Bank Mandiri Pilih Bungkam, Hakim Kembali Minta Tergugat Nomor 30 Hadir
Dugaan DNA Babi pada Menu MBG Medan, Uji Lab di Bogor Jadi Sorotan, APH Diminta Periksa Dokumen
Medan Lawyer FC Apresiasi International Friendly Games PERADI–Malaysian Bar, Dorong Solidaritas Advokat Lintas Negara

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 23:48 WIB

Kuasa Hukum Sumikan Bantah Tuduhan Penipuan dan Penggelapan, Minta Pemberitaan Diluruskan

Rabu, 18 November 2026 - 13:04 WIB

Diduga Tanpa PBG, Pembangunan Ruko di Medan Denai Terus Berjalan, Pengawasan Kelurahan dan Kecamatan Dipertanyakan

Jumat, 13 November 2026 - 21:45 WIB

Safari Jumat di Medan Denai, Wakil Wali Kota Medan: Dana Infaq Jangan Ditumpuk, Harus Dibagikan Untuk Membantu Warga

Senin, 9 November 2026 - 11:23 WIB

Zakiyuddin Harahap Apresiasi Turnamen Mini Soccer HUT ke-65 Bank Sumut

Jumat, 6 November 2026 - 13:18 WIB

Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Plasma Era PT Tor Ganda/PT Torus Ganda, GARDA PALAS: Jangan Monopoli Perjuangan Rakyat!

Berita Terbaru