MEDAN, BMNews — Aktivitas pembangunan empat unit rumah toko (ruko) di Jalan Selamat, Lingkungan 20, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, menjadi sorotan. Pasalnya, proyek konstruksi tersebut diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sementara progres pembangunannya diperkirakan telah mencapai lebih dari 50 persen.
Berdasarkan pantauan awak media pada Selasa (17/11/2026), sejumlah pekerja masih terlihat melakukan aktivitas pembangunan di lokasi. Namun, tidak ditemukan papan informasi PBG yang terpasang di area proyek.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan pemilik bangunan terhadap ketentuan perizinan serta efektivitas pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Medan Denai.
Apabila pembangunan memang telah dilaksanakan sebelum PBG diterbitkan, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari instansi teknis terkait. Sebab, pemenuhan persyaratan perizinan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pembangunan gedung.
Kecamatan Akui Sudah Berikan Surat Imbauan
Menindaklanjuti temuan tersebut, awak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Medan Denai serta kepala lingkungan setempat.
Dalam keterangannya, Kasi Trantib Kecamatan Medan Denai menyebutkan bahwa pihak kelurahan dan kecamatan telah memberikan surat imbauan kepada pihak terkait. Bahkan, persoalan tersebut diklaim telah diteruskan kepada dinas teknis dan Satpol PP Kota Medan.
“Izin bang, ini sudah kita berikan surat imbauan, baik dari kelurahan maupun kecamatan. Dan sudah dikirim ke Dinas Perkim serta Satpol PP Kota Medan,” jelas Kasi Trantib Kecamatan Medan Denai.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak kecamatan telah melakukan langkah awal berupa pemberian imbauan dan meneruskan persoalan kepada instansi terkait.
Namun, publik masih menantikan tindak lanjut konkret dari instansi berwenang, terutama mengenai kepastian status PBG serta apakah pembangunan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
•Pembangunan Gedung Wajib Patuhi Ketentuan PBG
Secara regulasi, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bukan sekadar formalitas administrasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mengatur kewajiban pemenuhan persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung.
Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengatur bahwa pemilik bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis, termasuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai.
Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif sesuai jenis dan tingkat pelanggaran, termasuk penghentian sementara kegiatan pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Medan juga diatur melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024.
•Pemko Medan Diminta Tidak Tutup Mata
Persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pemberian surat imbauan. Pemerintah Kota Medan, khususnya perangkat daerah yang membidangi perizinan dan pengawasan bangunan gedung, perlu turun langsung untuk memastikan legalitas pembangunan empat unit ruko tersebut.
Kepastian diperlukan untuk menjawab apakah bangunan tersebut telah mengantongi PBG, masih dalam proses pengurusan, atau justru belum memiliki persetujuan sebagaimana dipersyaratkan.
Jika ditemukan adanya pelanggaran, pemerintah diharapkan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai aktivitas pembangunan terus berlangsung tanpa kejelasan status perizinan dan tindak lanjut pengawasan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan dari pemilik maupun pihak pelaksana proyek mengenai status PBG pembangunan empat unit ruko tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi bagi pemilik bangunan, pelaksana proyek, maupun pihak Pemerintah Kecamatan Medan Denai demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas pemberitaan.***

.








