PDIP Tanggapi Putusan MA soal Ijazah Gibran, Singgung Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan

- Reporter

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, BMNews – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, angkat bicara menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi terkait perkara penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

 

Hasto menilai putusan tersebut kembali membuka perhatian publik terhadap persoalan persyaratan pendidikan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Ia bahkan mengaitkan polemik tersebut dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses politik menjelang Pemilu 2024.

 

Dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026), Hasto menyebut bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya, meskipun dalam proses politik terdapat berbagai bentuk intervensi kekuasaan.

 

“Ya, ini kan juga membuktikan bahwa di dalam politik itu tidak ada kebohongan yang abadi, terlebih ketika dilakukan melalui abuse of power. Di situlah kebenaran akan mencari jalannya sendiri,” ujar Hasto.

 

Menurutnya, putusan MA tersebut turut mengingatkan kembali pada persoalan penyetaraan ijazah Gibran yang sebelumnya menjadi bagian dari perdebatan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Hasto menyoroti keterangan yang disebutnya muncul dalam persidangan MK terkait dokumen ijazah yang menjadi dasar penyetaraan tersebut.

 

“Sehingga dengan adanya keputusan dari Mahkamah Agung itu semakin memperkuat bahwa penyetaraan ijazah Gibran melalui surat keterangan yang di dalam sidang MK ternyata itu ijazahnya tidak ditemukan,” katanya.

Baca Juga :  Anies-Ganjar Bersaing Ketat Menurut CSIS, Bagaimana Prabowo?

 

Lebih lanjut, Hasto berpandangan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kelengkapan administrasi pendidikan. Ia menilai persyaratan pendidikan merupakan salah satu aspek mendasar yang harus diperhatikan dalam proses pencalonan seorang pemimpin nasional.

 

Ia kemudian menyinggung ketentuan konstitusional mengenai persyaratan pendidikan minimal setingkat SMA atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden.

 

“Nah, sehingga ini telah menyentuh hal yang sangat fundamental bahwa syarat yang ditetapkan oleh konstitusi setidak-tidaknya berijazah SMA atau sederajat itu tidak dipenuhi,” ungkapnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga kembali mengangkat Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden.

 

Ia menilai proses lahirnya putusan tersebut tidak terlepas dari persoalan intervensi kekuasaan serta pelanggaran etik berat yang melibatkan Anwar Usman, yang ketika itu menjabat Ketua MK.

 

“Dan kemudian ini ditambah dengan keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023, di mana untuk usia juga dilakukan intervensi kekuasaan dengan kasus pelanggaran etika berat oleh Paman Usman, Ketua MK saat itu,” tutur Hasto.

Baca Juga :  Kemenkop Perbarui Strategi Komunikasi, Sasar Milenial dan Gen Z

 

Tak berhenti di situ, Hasto turut menyinggung sejumlah kebijakan dan dinamika politik lainnya yang menurut pandangannya menjadi bagian dari rangkaian dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

 

Ia menyoroti penggunaan anggaran bantuan sosial (bansos), kondisi fiskal pemerintahan, hingga dugaan pengerahan aparatur negara dalam kontestasi politik.

 

“Ditambah juga dengan adanya upaya intervensi kekuasaan sehingga akhirnya Saudara Gibran bisa lolos sebagai calon wakil presiden, kemudian diikuti dengan abuse of power melalui bansos yang begitu besar yang menyebabkan fiskal pada masa Pak Prabowo ini mengalami kesulitan, diikuti dengan pengerahan parcok dan sebagainya,” ujarnya.

 

Hasto menegaskan bahwa berbagai hal tersebut, menurut penilaiannya, merupakan rangkaian persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam melihat dinamika demokrasi dan proses politik nasional.

 

“Kesemuanya melengkapi gambaran berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan ini,” pungkasnya.

 

Pernyataan Hasto tersebut menjadi bagian dari respons politik PDI Perjuangan terhadap perkembangan putusan MA yang berkaitan dengan polemik penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. ***

Follow WhatsApp Channel beritamedannews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Relawan Usulkan Sufmi Dasco Gantikan Gibran, Andi Azwan: Presiden dan Wapres Harus Satu Partai
20.980 Personel TNI AL Disiagakan Untuk Pengamanan Jakarta, TNI Tegaskan Kesiapsiagaan
Polri Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal LSP Salah Satunya
Ketua Umum AKU ANAK MEDAN Apresiasi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Baru
Dua Hari Tak Hadiri Rapat DPR di Tengah OTT KPK, Nusron Wahid Diwakili Wamen ATR/BPN
Kuasa Hukum Gus Alex Minta Jokowi Dihadirkan di Sidang Dugaan Korupsi Kuota Haji
Riza Usty Siregar Apresiasi Sikap Dasco Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Disahkan
GMD Sumut Laporkan Persiapan Diklat Laskar Gerindra, 500 Pemuda dari 33 Daerah Siap Dikader

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 21:03 WIB

Relawan Usulkan Sufmi Dasco Gantikan Gibran, Andi Azwan: Presiden dan Wapres Harus Satu Partai

Rabu, 4 November 2026 - 12:30 WIB

20.980 Personel TNI AL Disiagakan Untuk Pengamanan Jakarta, TNI Tegaskan Kesiapsiagaan

Rabu, 4 November 2026 - 00:21 WIB

Polri Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal LSP Salah Satunya

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:18 WIB

PDIP Tanggapi Putusan MA soal Ijazah Gibran, Singgung Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan

Kamis, 1 Oktober 2026 - 18:24 WIB

Ketua Umum AKU ANAK MEDAN Apresiasi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Baru

Berita Terbaru