.
TEHERAN, BMNews|Pengumuman mengejutkan datang dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Minggu (1/3/2026) pagi. Ia menyatakan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, tewas dalam operasi militer gabungan Israel dan Amerika Serikat yang menyasar Teheran.
Serangan tersebut disebut-sebut tidak hanya menargetkan simbol kepemimpinan tertinggi, tetapi juga sejumlah pejabat militer dan pemerintahan Iran. Tujuannya diduga untuk memutus rantai komando dalam situasi darurat nasional.
Dalam pidatonya, Trump menyebut momen ini sebagai “kesempatan terbesar bagi rakyat Iran untuk merebut kembali negara mereka.” Pernyataan itu langsung memicu spekulasi luas mengenai stabilitas internal Iran dan arah politik negara tersebut pasca-serangan.
Mekanisme Konstitusional Jika Pemimpin Tertinggi Wafat
Iran menganut sistem Velayat-e Faqih, yakni konsep kepemimpinan ulama dalam pemerintahan. Dalam struktur ini, Pemimpin Tertinggi memegang otoritas tertinggi di atas presiden dan lembaga eksekutif lainnya.
Pasal 111 Konstitusi Republik Islam Iran mengatur bahwa jika Pemimpin Tertinggi wafat, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat hukum, maka kewenangan penentuan penggantinya berada di tangan Majelis Pakar.
Majelis Pakar—lembaga yang terdiri dari para ulama senior (Ayatollah) dan dipilih setiap delapan tahun—memiliki kewenangan konstitusional untuk:
Menunjuk Pemimpin Tertinggi baru
Mengevaluasi kinerja Pemimpin Tertinggi
Bahkan memberhentikannya jika dianggap tidak lagi memenuhi syarat
Selama masa transisi, sebuah dewan sementara akan menjalankan fungsi kepemimpinan hingga figur baru ditetapkan.
Siapa Berpeluang Menggantikan Khamenei?
Dalam kerangka Velayat-e Faqih, pengganti Khamenei harus berasal dari kalangan ulama senior. Beberapa nama yang kerap disebut dalam diskursus politik Iran antara lain:
Hassan Khomeini, cucu pendiri Republik Islam Iran
Ali Larijani, tokoh politik senior yang dilaporkan sejak Januari 2026 mendapat mandat luas dalam pengelolaan urusan strategis negara
Sadeq Larijani, ulama berpengaruh dan mantan kepala lembaga peradilan
Mohsen Araki, anggota Majelis Pakar
Ahmad Khatami, khatib salat Jumat Teheran
Laporan media internasional menyebut Ali Larijani telah memainkan peran penting dalam menangani protes domestik, persiapan militer, hingga negosiasi strategis. Pengaruhnya bahkan disebut melampaui Presiden Masoud Pezeshkian dalam sejumlah isu krusial.
Namun, tantangan utama bukan sekadar soal figur. Tidak ada tokoh saat ini yang memiliki otoritas simbolik dan jaringan kekuasaan sekuat Khamenei. Siapa pun penerusnya akan menghadapi tekanan besar dari kelompok kepentingan internal.
Peran Sentral Garda Revolusi
Dalam struktur kekuasaan Iran, salah satu aktor terkuat adalah Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) atau Garda Revolusi.
Berbeda dengan militer reguler yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, Garda Revolusi bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Tertinggi. Sejak didirikan pasca Revolusi Iran 1979, lembaga ini berkembang menjadi kekuatan militer, politik, dan ekonomi yang sangat dominan.
Unit elitnya, Pasukan Quds, pernah dipimpin oleh Qassem Soleimani sebelum ia tewas dalam serangan udara Amerika Serikat pada 2020. Pasukan ini memainkan peran penting dalam strategi regional Iran, termasuk dukungan terhadap kelompok Syiah di Timur Tengah.
Selain itu, terdapat pasukan paramiliter Basij yang kerap digunakan untuk meredam gelombang protes domestik.
Dalam konteks wafatnya Khamenei, posisi dan sikap Garda Revolusi menjadi faktor penentu: apakah mereka akan mendukung transisi yang terkendali atau justru memperkuat kontrol keamanan.
Arah Politik Iran Pasca-Serangan
Kompleksitas struktur kekuasaan Iran—yang memadukan otoritas agama, institusi politik, dan kekuatan militer—membuat prediksi masa depan negara tersebut tidak sederhana.
Ada beberapa kemungkinan skenario:
1. Transisi cepat dan terkendali melalui Majelis Pakar
2. Penguatan dominasi Garda Revolusi dalam pemerintahan
3. Meningkatnya protes domestik jika terjadi kekosongan legitimasi
4. Eskalasi konflik regional akibat respons militer lanjutan
Di tengah ketidakpastian tersebut, stabilitas Iran tidak hanya bergantung pada figur pengganti, tetapi juga pada soliditas elite agama, loyalitas militer, serta respons publik terhadap perubahan mendadak di puncak kekuasaan.
Peristiwa ini berpotensi menjadi titik balik terbesar dalam sejarah politik Republik Islam Iran sejak Revolusi 1979, dengan dampak yang bisa meluas jauh melampaui kawasan Timur Tengah.
