.
MEDAN, BMNews| Februari 2026 — Pembangunan proyek Stadion Teladan Kota Medan hingga kini masih belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Proyek yang diharapkan menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara tersebut justru dilaporkan mangkrak, sementara para pekerja konstruksi mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji, bahkan di tengah momentum bulan suci Ramadhan.
DPW Media Center LSM PAKAR Sumatera Utara menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi tersebut. Mereka menilai situasi ini sangat ironis, mengingat para pekerja yang menggantungkan hidup dari proyek tersebut justru mengalami kesulitan ekonomi karena hak mereka belum dipenuhi secara layak.
Ketua DPW Media Center LSM PAKAR Sumut menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar aksi damai pada Kamis, 26 Februari 2026, dengan titik aksi di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan kantor PT Wika sebagai pihak pelaksana proyek.
Menurut keterangan yang dihimpun dari lapangan, jumlah pekerja proyek Stadion Teladan sebelumnya mencapai sekitar 300 orang. Namun akibat keterlambatan pembayaran gaji yang berulang, sebagian besar pekerja memilih pulang ke kampung halaman karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun mengirim nafkah kepada keluarga. Saat ini, jumlah pekerja yang tersisa diperkirakan hanya sekitar 100 orang.
LSM PAKAR Sumut juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Sumatera Utara, pimpinan PT Wika, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan Stadion Teladan. Mereka menduga adanya penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan proyek mengalami keterlambatan hingga melewati masa kerja yang telah ditentukan.
Selain itu, pihak LSM juga menyoroti dugaan pelanggaran terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Mereka menerima laporan adanya pekerja yang mengalami cedera di lokasi proyek, namun tidak mendapatkan penanganan medis yang maksimal. Hal ini dinilai sebagai bentuk kelalaian serius dalam pelaksanaan proyek konstruksi berskala besar.
Berdasarkan hasil investigasi dan informasi yang beredar di lapangan, terdapat dugaan praktik penahanan gaji oleh oknum mandor sebagai cara untuk mempertahankan pekerja agar tetap bekerja di proyek tersebut. Praktik ini dinilai sangat merugikan pekerja dan melanggar hak-hak dasar tenaga kerja.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan, terlebih terjadi menjelang hingga saat bulan suci Ramadhan, di mana para pekerja sangat membutuhkan gaji untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kami mendesak KPK dan BPK segera memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara, pimpinan PT Wika, serta seluruh pihak yang terlibat,” ujar Robin Ketua DPW Media Center LSM PAKAR Sumut.
LSM PAKAR Sumut menegaskan, apabila tidak ada langkah konkret dari KPK dan BPK untuk menindaklanjuti persoalan ini, maka pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar, termasuk melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta.
Mereka berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat segera mengambil langkah tegas guna memastikan proyek pembangunan Stadion Teladan berjalan sesuai aturan, serta menjamin hak-hak para pekerja dipenuhi secara adil dan tepat waktu. (**)
