.
MEDAN, BMNews|Sejumlah isu terkait asesmen jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan memicu polemik di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Proses pengisian jabatan yang disebut melibatkan ASN dari luar daerah disebut-sebut menimbulkan kegaduhan internal.
Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Kota Medan, Muhammad Husein Tanjung, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut berdampak pada suasana kerja di lingkungan birokrasi. Menurutnya, munculnya istilah “STPDN vs STPDK (sekolah tinggi dalam kota)” turut memperkeruh hubungan antarpegawai.
“Hal ini berpotensi menimbulkan disharmonisasi di antara ASN,” ujar Husein dalam keterangan tertulis, Senin, 20 April 2026.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya informasi bahwa sejumlah pejabat yang dilantik diduga masih dalam proses hukum. Kondisi tersebut, katanya, menunjukkan lemahnya pengawasan dan penilaian oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Medan.
Lebih lanjut, Husein menilai Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas belum optimal dalam menentukan pejabat di lingkungan pemko. Ia bahkan menyebut adanya dugaan kepentingan kelompok tertentu dalam proses penempatan pejabat.
Apabila situasi ini terus terjadi akan berdamoak pada kondusifitas Asn pemko medan dan mempegaruhi kinerja
