.
Medan, BMNews| Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Medan dalam dialog bersama Komando Ojol Indonesia Raya (Kojira), yang digelar di Aula Kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Sabtu (18/4/2026).
Pertemuan berlangsung hangat dan interaktif, dengan fokus utama pada penguatan perlindungan sosial serta akses layanan kesehatan bagi pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek online (ojol).
Dalam kesempatan tersebut, Zakiyuddin menilai keberadaan Kojira sebagai wadah organisasi memiliki peran strategis dalam menjembatani aspirasi para pengemudi ojol dengan pemerintah.
“Melalui organisasi seperti ini, komunikasi menjadi lebih efektif. Pemerintah dapat lebih cepat menerima masukan sekaligus merumuskan solusi bersama,” ujarnya.
Turut hadir dalam dialog tersebut Pembina Kojira Meriyawaty Amelia Prasetio (Bunda Yin), Ketua Umum DPP Kojira Rudi Zulham Hasibuan, serta pengurus Kojira Dewi Budiarti.
PKH Daerah untuk Lansia dan Disabilitas
Zakiyuddin menjelaskan, Pemko Medan telah menggulirkan program bantuan sosial melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH) daerah. Program ini ditujukan bagi masyarakat lanjut usia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas yang belum terakomodasi dalam bantuan pemerintah pusat.
Penerima manfaat akan memperoleh bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan atau Rp2,4 juta per tahun. Proses pendaftarannya pun cukup mudah, yakni dengan menyerahkan Kartu Keluarga kepada kepala lingkungan atau pihak kelurahan untuk didata.
“Bagi warga yang belum tercover PKH pusat, Pemko hadir untuk memastikan mereka tetap mendapatkan bantuan. Namun, masyarakat juga harus proaktif dalam proses pendataan,” jelasnya.
UHC: Berobat Cukup dengan KTP
Di sektor kesehatan, Zakiyuddin memastikan bahwa program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan terus berjalan optimal. Ia menegaskan, warga yang memiliki KTP Medan dapat langsung mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa keterbatasan kapasitas fasilitas kesehatan, mengingat tingginya jumlah pasien yang datang, termasuk dari luar Kota Medan.
“Rumah sakit memang sering penuh karena melayani pasien dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Namun prinsipnya, layanan UHC tetap berjalan dan bisa diakses hanya dengan KTP,” katanya.
Dorong Ojol Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
Dalam upaya meningkatkan perlindungan kerja, Pemko Medan juga mendorong para pengemudi ojol untuk terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran dapat difasilitasi melalui kepala lingkungan setempat.
Menurut Zakiyuddin, program ini penting agar pekerja informal memiliki jaminan perlindungan terhadap risiko kerja, termasuk kecelakaan.
“Manfaatnya cukup besar, bahkan ada yang ditanggung hingga ratusan juta rupiah. Ini bukti kehadiran negara dalam melindungi pekerja sektor informal,” ujarnya.
Solusi untuk Kasus di Luar Tanggungan BPJS
Menjawab keresahan ojol terkait kasus kecelakaan atau tindak kriminal seperti begal yang tidak ditanggung BPJS, Pemko Medan telah menyiapkan skema bantuan khusus melalui RSUD Dr. Pirngadi.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk membantu pembiayaan pengobatan bagi korban kecelakaan maupun insiden lain di luar cakupan BPJS, khusus bagi warga ber-KTP Medan.
“Jika tidak ditanggung BPJS, bisa ditangani di RSUD Pirngadi. Ini bentuk perlindungan tambahan dari Pemko Medan,” tegasnya.
Pelatihan Kerja Masih Minim Peminat
Selain itu, Pemko Medan juga bekerja sama dengan Balai Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyediakan program pelatihan kerja. Namun, Zakiyuddin mengakui tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah.
Melalui forum tersebut, ia mendorong anggota Kojira untuk memanfaatkan peluang pelatihan, baik untuk meningkatkan keterampilan pribadi maupun bagi anggota keluarga.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan komunitas ojol di Kota Medan. Zakiyuddin juga mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengakses informasi terkait program-program pemerintah.
“Silakan manfaatkan informasi dari kelurahan maupun media sosial resmi pemerintah. Jangan sampai program yang ada tidak terserap karena kurangnya informasi,” pungkasnya.
Dengan berbagai program tersebut, Pemko Medan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif, khususnya bagi pekerja lapangan yang menjadi tulang punggung perekonomian kota. (Admin)
