.
NASIONAL, Beritamedannews.com — Kementerian Pertanian (Kementan) akhirnya angkat suara setelah publik ramai mempertanyakan data bantuan untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatra. Data awal yang beredar luas di media sosial memunculkan tafsir harga beras bantuan mencapai Rp60 ribu per kilogram, angka yang langsung memicu gelombang kritik dan sorotan tajam terhadap transparansi pemerintah dalam penyaluran bantuan bencana.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono, menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan data yang memicu polemik ini. Arief mengakui bahwa publik memiliki peran besar menjaga akuntabilitas pemerintah. “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warganet yang ikut mengawasi. Bantuan beras pemerintah saat ini sudah mencapai 1.200 ton senilai Rp16 miliar,” ujar Arief, Senin (8/12).
Arief menjelaskan bahwa foto data bantuan senilai Rp1,3 miliar yang viral tidak mencantumkan satuan volume secara lengkap, sehingga menyesatkan pembacaan publik. Angka 21.874 pada dokumen tersebut merupakan jumlah paket beras, dengan masing-masing paket berisi 5 kilogram, bukan harga per kilogram. Menurutnya, kekeliruan itu sudah diperbaiki agar tidak menimbulkan kesalahpahaman lanjutan.
Namun demikian, polemik tersebut menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan internal. Arief menegaskan bahwa Kementan tidak menggunakan anggaran negara untuk membeli barang bantuan, melainkan menerima barang langsung dari para mitra yang berkontribusi. Kementan kemudian menyalurkannya ke wilayah terdampak.
Ia mengakui besarnya volume bantuan justru menjadi pengingat pentingnya ketelitian data dan transparansi yang tidak boleh ditawar, terlebih di tengah situasi darurat ketika publik menuntut kejelasan, bukan kebingungan. Karena itu, ia menyebut Kementan memperkuat peran Inspektorat Jenderal dalam proses pencatatan hingga distribusi bantuan agar mudah diaudit.
Kementan berjanji membuka diri terhadap kritik. “Kami terbuka terhadap koreksi. Setiap sen donasi akan dipertanggungjawabkan dan diaudit. Yang terpenting kini adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan,” kata Arief.
Polemik ini kembali menegaskan bahwa kesalahan sekecil apa pun dalam data pemerintah dapat berdampak besar, apalagi ketika terjadi di tengah bencana. Publik menuntut ketepatan informasi, bukan hanya permintaan maaf setelah heboh. Transparansi bukan sekadar janji, tetapi kewajiban di saat ribuan warga di Sumatra masih berjuang memulihkan hidup mereka. (**)
