.
JAKARTA, Beritamedannews.com — Pemerintah pusat menepis anggapan publik bahwa penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera berjalan lambat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, pemerintah telah langsung bekerja sejak hari pertama bencana terjadi, bahkan tanpa sorotan kamera.
Penegasan tersebut disampaikan Teddy dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12/2025). Ia menyatakan bahwa berbagai langkah penanganan darurat telah dilakukan sejak awal, mulai dari koordinasi lintas kementerian hingga penyaluran bantuan kepada daerah terdampak.
“Pemerintah bekerja sejak hari pertama. Banyak langkah yang dilakukan tanpa eksposur media,” ujar Teddy.
Namun, pernyataan pemerintah pusat itu berbanding terbalik dengan kondisi yang disampaikan dari daerah. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Murthala, mengungkapkan bahwa sejumlah arahan Presiden justru tidak berjalan efektif di lapangan.
Dalam wawancara langsung di CNN, Kamis (18/12/2025), Murthala menyebut lemahnya implementasi kebijakan pusat membuat masyarakat terdampak merasa ditinggalkan. Ia menuturkan, sebagian warga bahkan memilih berjuang secara mandiri dan kembali ke daerah masing-masing karena minimnya bantuan yang dirasakan secara nyata.
“Banyak arahan Presiden yang tidak sampai dan tidak berjalan di lapangan,” jelas Murthala.
Kondisi tersebut memperkuat rasa putus asa di tengah masyarakat korban bencana. Sejumlah warga menilai respons pemerintah pusat tidak sebanding dengan skala kerusakan dan penderitaan yang mereka alami.
Perbedaan narasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun memunculkan pertanyaan di ruang publik. Di satu sisi, pemerintah pusat mengklaim telah bekerja cepat dan maksimal. Di sisi lain, suara dari daerah menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kebijakan dan realisasi.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apa yang sebenarnya terjadi dalam rantai komando dan distribusi bantuan? Apakah narasi penanganan bencana di Sumatera mulai menjauh dari realitas di lapangan?
Publik kini menanti transparansi, evaluasi menyeluruh, serta langkah konkret agar penanganan bencana tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang terdampak. (**)
