.
JAKARTA, BMNews|Sekretaris Jenderal Herman Khaeron menyatakan bahwa pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, dapat menjadi salah satu opsi dalam kebijakan pengetatan fiskal guna menjaga stabilitas keuangan negara.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan berbagai langkah antisipatif di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, terutama yang dipicu oleh konflik di kawasan Timur Tengah setelah serangan Iran terhadap Amerika Serikat.
“Dalam situasi tertentu kita harus siap dengan berbagai opsi pengetatan fiskal, termasuk kemungkinan penyesuaian pada belanja pegawai, tidak terkecuali gaji menteri dan anggota DPR,” ujar Herman saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/3/2026).
Anggota Komisi VI DPR RI itu menegaskan bahwa kebijakan pengetatan anggaran harus tetap diarahkan pada upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional. Ia menilai langkah tersebut penting agar daya beli masyarakat tetap terlindungi di tengah potensi tekanan ekonomi global.
Herman menambahkan, pemerintah memiliki sejumlah instrumen kebijakan untuk merespons dampak dari dinamika ekonomi internasional. Karena itu, keputusan akhir terkait langkah yang akan diambil tetap berada di tangan Presiden sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam menentukan arah kebijakan negara.
Sumber Berita: Kompas
