Siap Siap Kelen Yang “KuNaf” Hubungan Seks Luar Nikah Akan Masuk Penjara

- Reporter

Sabtu, 3 Januari 2026 - 19:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NASIONAL, Beritamedannews.com – Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mulai 2 Januari 2026, menggantikan hukum pidana warisan kolonial Belanda. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan KUHP baru telah disesuaikan dengan nilai, norma hukum, serta budaya masyarakat Indonesia, termasuk dengan mengedepankan pendekatan restorative justice.

 

Meski bertujuan memperbarui sistem hukum nasional, pemberlakuan KUHP baru ini menuai kekhawatiran dari kalangan aktivis demokrasi dan pegiat hak asasi manusia. Sejumlah pasal dinilai berpotensi membatasi kebebasan sipil, di antaranya ketentuan pidana hubungan seks di luar nikah berbasis aduan keluarga, pasal penghinaan terhadap Presiden atau lembaga negara, serta larangan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Baca Juga :  Sigap Tanpa Jeda, Polsek Gunung Malela Ringkus Pelaku Pencurian HP dalam Dua Hari

 

Menanggapi kritik tersebut, Menteri Hukum menegaskan bahwa risiko penyalahgunaan pasal memang ada, namun dapat diminimalkan melalui pengawasan publik dan kesiapan aparat penegak hukum.

 

“Memang ada risiko penyalahgunaan. Tapi yang penting adalah pengawasan publik. Semua yang baru tidak langsung sempurna,” ujar Supratman Andi Agtas, sebagaimana dikutip media nasional.

 

 

 

Media internasional Reuters juga melaporkan pernyataan serupa, di mana Supratman menekankan pentingnya kontrol masyarakat dalam implementasi KUHP baru agar tidak disalahgunakan oleh aparat.

Baca Juga :  Usai Di Pecat Dari Ketua Gerindra Aceh Selatan Kini Bupati Mirwan MS Dinonaktifkan Mendagri, Amangoi..... Nasibmu lah!

 

Menteri Hukum Indonesia menyatakan bahwa meskipun ada potensi penyalahgunaan, pengawasan publik menjadi kunci untuk memastikan penerapan hukum berjalan adil.

 

 

 

Sementara itu, Associated Press (AP News) mencatat adanya kekhawatiran dari kelompok hak asasi manusia yang menilai KUHP baru berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat jika tidak diterapkan secara hati-hati dan transparan.

 

Pemerintah menegaskan bahwa aparat penegak hukum telah melalui proses sosialisasi dan pembekalan guna memastikan KUHP baru diterapkan secara proporsional, adil, serta tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. (**)

Follow WhatsApp Channel beritamedannews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kuasa Hukum Sumikan Bantah Tuduhan Penipuan dan Penggelapan, Minta Pemberitaan Diluruskan
Relawan Usulkan Sufmi Dasco Gantikan Gibran, Andi Azwan: Presiden dan Wapres Harus Satu Partai
20.980 Personel TNI AL Disiagakan Untuk Pengamanan Jakarta, TNI Tegaskan Kesiapsiagaan
Polri Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal LSP Salah Satunya
SIDANG GUGATAN PT TSI KEMBALI DISOROT! Kuasa Hukum Bank Mandiri Pilih Bungkam, Hakim Kembali Minta Tergugat Nomor 30 Hadir
PDIP Tanggapi Putusan MA soal Ijazah Gibran, Singgung Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan
Viral Konten Dugaan Tawaran Campaign Fee Rp80 Juta untuk Tak Bahas Karhutla, Ihwan Ritonga Desak Polda Sumut Periksa Kreator Aleh
Polemik Dugaan Jual Beli Titik Dapur SPPG di Deli Serdang, Aktivis Desak BGN dan Kejatisu Turun Tangan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 23:48 WIB

Kuasa Hukum Sumikan Bantah Tuduhan Penipuan dan Penggelapan, Minta Pemberitaan Diluruskan

Jumat, 13 November 2026 - 21:03 WIB

Relawan Usulkan Sufmi Dasco Gantikan Gibran, Andi Azwan: Presiden dan Wapres Harus Satu Partai

Rabu, 4 November 2026 - 12:30 WIB

20.980 Personel TNI AL Disiagakan Untuk Pengamanan Jakarta, TNI Tegaskan Kesiapsiagaan

Rabu, 4 November 2026 - 00:21 WIB

Polri Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal LSP Salah Satunya

Senin, 2 November 2026 - 16:26 WIB

SIDANG GUGATAN PT TSI KEMBALI DISOROT! Kuasa Hukum Bank Mandiri Pilih Bungkam, Hakim Kembali Minta Tergugat Nomor 30 Hadir

Berita Terbaru