.
JAKARTA, Beritamedannews.com — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa lumpur sisa banjir di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatra tidak akan dijual kepada pihak swasta. Pemerintah, kata Tito, justru berencana memanfaatkan material tersebut untuk kepentingan mitigasi bencana, khususnya sebagai tanggul guna mengurangi risiko banjir susulan.
Penegasan ini disampaikan Tito menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengungkap adanya laporan dari sejumlah kepala daerah terkait minat pihak swasta membeli lumpur hasil pembersihan permukiman dan pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan, Kamis (14/1)
Meski demikian, Tito menekankan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan lanjutan mengenai wacana penjualan lumpur tersebut. Pemerintah, menurutnya, tetap memprioritaskan pemanfaatan lumpur untuk kepentingan publik dan keselamatan masyarakat.
“Fokus kita saat ini adalah bagaimana lumpur itu dimanfaatkan untuk mitigasi bencana,” ujar Tito.
Ia juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Safrie Sjamsoeddin terkait penanganan lumpur di wilayah yang terdampak cukup parah, seperti Aceh Tamiang dan Meureudu.
Tito menjelaskan, tingginya sedimentasi lumpur di sejumlah daerah telah menyebabkan permukaan sungai hampir sejajar dengan permukiman warga. Kondisi tersebut dinilai sangat berbahaya, terutama saat terjadi hujan deras atau peningkatan debit air sungai, karena berpotensi memicu banjir kembali.
